Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem elektronik (e-SPT) dalam pelaporan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berbasis pada kaedah-kaedah atau normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.Berdasarkan penelitian ini Penerapan e-SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua meskipun masih ada Wajib Pajak yang masih menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 secara manual. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua sudah melaksanakan pemungutan pajak PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dengan e-SPT namun masih ada beberapa kendala dalam menerapkan e-SPT. Kendala yang ada dalam pelaksanaan e-SPT tidak menghambat kesiapan KPP Pratama Pratama Kebayoran Baru Dua untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pungutan pajak sehingga diharapkan penggunaan e-SPT meningkatkan pendapatan negara.

---

to implement an electronic system (e-SPT) in tax reporting. The purpose of this research is to know the application of e-SPT Masa PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 26 in KPP Pratama Kebayoran Baru Dua. The methods used in this study uses the juridical normative research method that is based on legal research methods-the methods or the legal norms contained in the legislation.The Data used in this research is the primary data, secondary data, and tertiary data. Based on this research, the application of e-SPT The PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 can improve Taxpayer compliance in KPP Pratama Kebayoran Baru Dua even though there are still tax payers who still deliver the SPT The PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 manually. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua already carried out the poll tax PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 with e-SPT but there are still some obstacles in applying e-SPT. Obstacles in the implementation of the e-SPT does not hinder the readiness of KPP Pratama Pratama Kebayoran Baru Two to realize the effectiveness and efficiency in tax collection so that the expected usage of e-SPT boost State revenue.