Pada saat ini rokok sudah beredar sangat luas di dalam masyarakat. Mengingat efek samping yang ditimbulkan oleh rokok terhadap kesehatan sangatlah berbahaya, Pemerintah sudah seharusnya mengatur tentang peringatan kesehatan dalam iklan rokok. Pengaturan mengenai peringatan kesehatan tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang MengandungZat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Peringatan kesehatan di dalam iklan yang wajib dicantumkan oleh pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan mengenai iklan rokok. Di dalam iklan rokok tidak diperbolehkan adanya gambar orang merokok, rokok, asap rokok, sedangkan didalam peringatan kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah menggambarkan orang merokok. Penelitian ini menyimpulkan terjadinya kontradiktif antara peraturan Pemerintah, sehinggamelanggar beberapa peraturan, dan juga melanggar hak konsumen dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Remembering that the effects of smoking are very harmful, the Government must regulate about health warnings on the cigarette packaging and advertising. Regulation about health warnings is listed on Regulation Of The Government Of Indonesia Number 109 Of 2012 concerning Control Of Materials That Contain Addictive Substances In Tobacco Products In The Interests Of Health. This research uses normative legal research which is the research about the written laws by literatures and interview. The health warnings on the cigarette advertising must obey the rules about it. In cigarette advertising is not allowed to show a picture of smoking people, cigarette, smoke, meanwhile in this health warning that created by Government, shows us a picture of a smoking people. This research concludes that there is contradictory in some regulations. So that there are some regulation and consumer rights in Law Of The Republic Of Indonesia Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection is violated by the advertise