UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Pengaturan ketentuan materiil perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah (studi kasus : pengaturan tarif biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009) = Taxation and non tax charges substantial provisions within government regulation case study tariff regulation of telecommunication operating fee within the government regulation number 7 year 2009

Marshall Pribadi; Sikumbang, Sony Maulana, supervisor; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner; Fitriani Ahlan Sjarif, examiner; Eka Sri Sunarti, examiner; Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, examiner (Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

Skripsi ini membahas nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara yang terciderai dengan pengaturan ketentuan materiil pungutan yang memaksa yang tidak dimuat dalam Undang-Undang, namun dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 mendelegasikan kewenangan pengaturan subyek, obyek, dan tarif PNBP kepada Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23A dan 1 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Undang-Undang PNBP Nomor 7 Tahun 1997 yang merupakan produk pra-reformasi harus segera diganti untuk disesuaikan dengan UUD 1945 yang telah diubah sebanyak empat kali.

This research analyses the values of people`s sovereignty over the State`s finances which has been deprived by the substantial provisions of mandatory charges found within government regulation. Law Number 20 Year 1997 allows Government Regulations to determine the subject, object, and tariff of state`s non-tax income. Government Regulations are issued by the President and does not require Parliament`s approval. Such thing is contrary to the provisions of Article 1 paragraph 2 and Article 23A Undang-Undang Dasar 1945 after the third amendment and good principles of state`s regulation formation. Law Number 7 Year 1997 which was the product of the pre-reformation regime must be replaced immediately to cope with the new constitution which has been amended for four times.

 File Digital: 1

Shelf
 S56150-Marshall Pribadi.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S56150
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Universitas Indonesia, 2014
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 121 page : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S56150 14-18-666655209 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20387194
Cover