UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Faktor kepentingan umum dalam peraturan daerah = Public interest factor in local regulation

Kembaren, Arnold Salaba; Harsanto Nursadi, supervisor; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner; Andhika Danesjvara, examiner; Sikumbang, Sony Maulana, examiner; Fitriani Ahlan Sjarif, examiner ([Publisher not identified] , 2014)

 Abstrak

[ABSTRAK
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam membentuk suatu peraturan daerah, peraturan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah. Seringkali peraturan daerah yang telah diundangkan bertentangan dengan kepentingan umum dan pada akhirnya dibatalkan oleh pemerintah. keseragaman pemahaman dari konsep kepentingan umum, baik pusat maupun daerah, diperlukan agar peraturan daerah menjadi lebih efisien, efektif dan ditinjau dengan baik.

ABSTRACT
;Local Government have authority to make local regulation in order to run local
autonomy and co-administration. In the making of local regulation, the local
regulation must not be contrary to public interest and/or the higher legislation. If
contrary to applicable regulations, it can be canceled by the government. Often local
regulations that have been enacted contrary to the public interest and ultimately
canceled by the government. Uniformity of understanding of the concept of public
interest, both national and local, regional regulation is necessary in order to become
more efficient, effective and well reviewed., Local Government have authority to make local regulation in order to run local
autonomy and co-administration. In the making of local regulation, the local
regulation must not be contrary to public interest and/or the higher legislation. If
contrary to applicable regulations, it can be canceled by the government. Often local
regulations that have been enacted contrary to the public interest and ultimately
canceled by the government. Uniformity of understanding of the concept of public
interest, both national and local, regional regulation is necessary in order to become
more efficient, effective and well reviewed.]

 File Digital: 1

Shelf
 S56871-Arnold Salaba Kembaren.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S56871
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2014
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xii, 120 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S56871 14-18-669213667 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20387206
Cover