Skripsi ini membahas tentang bagaimana putusan hakim terhadap pemberian hak asuh anak terkait dengan anak yang lahir diluar perkawinan dan masih dibawah umur. Sebelum perkawinan sah terjadi, sepasang pria dan wanita telah mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sepuluh bulan setelah anak tersebut lahir, sepasang pria dan wanita tersebut melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Ketika terjadi perceraian, timbul permasalahan mengenai pengasuhan anak, yakni kepada siapa yang lebih pantas anak itu dipelihara. Dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1563/Pdt.G/2010/PA.JS, hakim menetapkan hak asuh anak kepada ibu. Sedangkan, dalam putusan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.36/Pdt.G/2011/PTA.JK, hakim menetapkan hak asuh anak kepada bapak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi dokumen dengan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif.

---

This thesis discusses how the judge's decision in granting a custodian right of the child, in relation to the under age child, who was born in an un-legally marriage spouses. In this case, before legally marriage, this spouse man and woman have had a son who was born outside of legal marriage according to the Islamic Law and the Marriage Law No. 1 of 1974. Later on, in ten (10) months after the child was born, the spouses have their marriages recorded in the Office of Religious Affairs (KUA) of District of Cilandak, Jakarta Selatan. When this spouse is divorce, then there will be a case on who has more preference to have the child custodian. In the District of Religion Court of Jakarta Selatan No. No.1563/Pdt.G/2010/PA.JS, the judges given an award the child custodian to the mother, while in the Jakarta Religion High Court No.36/Pdt.G/2011/PTA.JK, the judges given an award the child custodian to the father. The research is conducted with secondary data documents that are juridis normative.