[ABSTRAKBelum banyak riset yang mengkaji tentang evaluasi kebijakan pemberian insentif penghasilan atas industri tekstil. Tujuan utama pemberian insentif pajak kepada industry tekstil adalah mencegah Industri tekstil melakukan penutupan pabrik, dan berdampak pada Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) terhadap buruh dan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah .Ketentuan yang mengatur pemberian insentif pajak penghasilan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Tahun 2013.Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan tersebut berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, responsivitas, dan ketetapan. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan tersebut belum efektif , respon yang rendah dan belum tepat guna.

---

ABSTRACT

, Has not been a lot of research that examines the evaluation of policy incentives on

income from the textile industry. The main purpose of tax incentives to the textile

industry is the textile industry doing to prevent plant closures, and impact on the

Termination of Employment to the workers and the turmoil on the financial

markets and the exchange rate. Provisions governing income tax incentives are

Minister of Finance Regulation Reducing the number 124/PMK.011/2013 amount

of income tax of Article 25 and Delays Payments Income Tax of Article 29 in

2013. Study discusses the policy evaluation is based on the evaluation criteria

according to Dunn's policy is based on the evaluation criteria of effectiveness,

responsiveness , and permanence. The results from this research that the policy

has not been effective, low response and not appropriate.]