[ABSTRAKPerkembangan e-commerce di dunia menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia, selain alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit juga dikembangkan alat pembayaran baru salah satunya adalah Bitcoin, Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Skripsi ini akan membahas mengenai alat pembayaran Bitcoin berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta teori terkait dengan alat pembayaran serta kebendaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, seunder, maupun teresier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bitcoin ataupun alat pembayaran kriptografi lainnya di Indonesia tidak tepat dikatakan sebagai mata uang ataupun benda (barter) melainkan merupakan sistem informasi yang memiliki sifat seperti uang, penyelenggaraan sistem Bitcoin di Indonesia serta penggunaanya di Indonesia juga bertentangan dengan Undang-Undang sehingga Bitcoin seharusnya tidak boleh beroperasi di Indonesia.

---

ABSTRACT

, Developments in the world of e-commerce payment systems raises the need for

fast, secure and confidential payment systems, in addition to the conventional

means of payment such as cash transfers and credit card payments are also

developed new tools one of which is Bitcoin, Bitcoin is a series of programming

code that is then secured by the use of cryptographic, certain communities are

used as means of payment. This thesis will discuss the Bitcoin payment

instruments based on Law No.. 11 of 2008 on Information and Electronic

Transactions (ITE Law), Act 7 of 2011 on Currency (Currency Act), Act 8 of

1999 on Consumer Protection and theories associated with tool payments as well

as material. This study uses the approach of normative legal research legislation.

The author uses primary legal materials, seunder, and teresier using a qualitative

approach. Bitcoin payments or other cryptographic tool in Indonesia is not correct

to say as currency or objects (barter) but rather an information system that has

properties such as money, Bitcoin system implementation in Indonesia as well as

its use in Indonesia is also contrary to the Act so that Bitcoin should not be

allowed to operate in Indonesia.]