Pada suatu pembangunan rumah susun kadang kala terdapat perusahaan pembangunan rumah susun yang tidak dapat menyerahkan unit satuan rumah susun sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli kepada pembeli satuan rumah susun. Dalam konteks Hukum Kepailitan, salah satu cara penyelesaiannya bisa dilakukan melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Proses ini bertujuan menghindarkan debitor dari kepailitan dengan memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk mencapai perdamaian diantara mereka sehingga kepentingan kreditor terlindungi. Pada kasus PT. Mitra Safir Sejahtera, Pengadilan Niaga menolak mengesahkan rencana perdamaian sehingga secara otomatis PT. Mitra Safir Sejahtera dinyatakan pailit. Permasalahannya dengan putusan ini belum tercapai tujuan hukum kepailitan dalam melindungi kepentingan dari kreditor pemegang Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Berdasarkan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif, Skripsi ini ditujukan untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga dalam memberikan putusan pada kasus PT. Mitra Safir Sejahtera dikaitkan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan dampak dari putusan tersebut kepada kreditor pemegang Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

---

In developing an apartment building sometimes the condominium developer company cannot turn over apartment units as agreed in Binding Sale and Purchase Agreement to the condominium unit buyers. In Bankruptcy Law, one of the options to solve this problem is by way of Debt Restructuring as stipulated in the Law No. 37 of 2004. This process aims to prevent the debtor from bankruptcy by providing opportunities for debtor and creditors to gain reconciliation to protect the interest of all creditors involved. In PT. Mitra Safir Sejahtera`s case, Commercial Court refused to endorse the draft of reconciliation thus PT. Mitra Safir Sejahtera was declared bankrupt. The problem with this declaration of bankruptcy, it does not provide the main purpose of the bankruptcy law to protect the interests of creditors that hold the Binding Sale and Purchase Agreement. Using normative methods and in regards to this issue, this thesis is aimed to identify the legal considerations of the Council of Judges of the Commercial Court in declaring bankruptcy to PT. Mitra Safir Sejahtera`s case in relation to the Law No. 37 of 2004 and the impact of such declaration to the holders of the Binding Sale and Purchase Agreement.