Penghapusan merek adalah tindakan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek. Bermula dari Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992, penghapusan merek dapat dilakukan atas prakrasa Direktorat Jenderal HKI. Sampai dengan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, ketentuan penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI masih tercantum dengan berbagai penyempurnaannya. Peraturan mengenai penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI masih tidak jelas mulai dari prosedur hingga upaya hukum yang dapat ditempuh sehingga menyebabkan berbagai masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan pendekatan kualitatif. Ketentuan penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI yang kurang jelas menyebabkan masalah. Masalah-masalah yang ada menyebabkan ketentuan penghapusan tersebut menjadi sulit untuk digunakan.

---

Trademark revocation is trademark deletion action from General Registration. Began from Law No. 19 Year 1992, trademark can be revoked by the Registrar. Until Law No. 15 Year 2001, trademark revocation regulation is still intact with any kind of complements. The regulation regarding trademark revocation by the Registrar is still unclear from its procedure until the remedies that cause problems. This thesis discusses the trademark revocation by the Registrar. This research uses normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary and tertiary legal materials using a qualitative approach. The unclear regulation cause problems. The problems cause the revocation regulation becomes hardly use.