ABSTRAK
Kebijakan dalam perlindungan hak pekerja/buruh outsourcingmerupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindunganterhadap pekerja dan memenuhi hak-haknya. Praktek Outsourcing mulaimarak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia takterkecuali oleh BUMN. Dari berbagai sumber referensi yang didapatkanoleh peneliti, PT PLN adalah salah satu BUMN yang menerapkan praktekoutsourcing dengan jumlah pekerja outsourcing terbanyak dibandingkandengan BUMN lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untukmengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak pekerja outsourcingyang di implementasikan oleh PT PLN. Penelitian ini menggunakan teoriimplementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknikpengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisisdeskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan.Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam perlindunganhak pekerja outsourcing di PLN belum mencerminkan adanyaimplementasi yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal inidikarenakan PLN masih melakukan praktik outsourcing dengan bentukbentukpekerjaan pokok (core business). Hasil penelitian menyarankanagar PLN menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok dari perusahaansesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012.

---

ABSTRACT
Policy in the protection of outsourcing worker/labor’srights commits the government to provide protection to workers and fulfilltheir rights. The practice of outsourcing begin to bloom applied bycompanies that exist in Indonesia is no exception by BUMN. Refrencesfrom various sources obtained by researcher, PT PLN is one of BUMNcould implement the practice of outsourcing with the highest number ofoutsourcing workers compared with other BUMN. Based on that, theresearcher aimed to determine how the application outsourcing labor rightsprotection that is implemented by PT PLN. This study uses the theory ofpolicy implementation with post positivist approach and qualitative datacollection techniques. Analysis using descrtive analysis of indicators ofpolicy implementation constraints. The results of this research is theimplementation of policies in the protection of rights of outsourcingworkers in PLN not reflect any policy implementation in accordance withthe applicable. This is because outsourcing in PLN stillpractice the basicforms of work. The results of the study suggest that the nature and type ofinventory PLN principal activities of the company accordance withUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan danPermenakertrans No.19 Tahun 2012.