Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organ
perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham
yang fungsinya antara lain melakukan persetujuan terhadap perubahan anggaran
dasar perseroan dan perubahan data perseroan. Akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham dapat dibuat secara notariil maupun dibawah tangan. Undang-
Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perubahan anggaran dasar perseroan
maupun data perseroan harus dimohonkan persetujuan atau diberitahukan kepada
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Untuk keperluan permohonan dan
pemberitahuan ini, perubahan anggaran dasar perseroan ditentukan harus
dinyatakan dalam suatu akta notaris. Sedangkan, perubahan data perseroan tidak
ditentukan harus dalam bentuk akta notariil atau cukup dengan akta dibawah
tangan. Namun demikian, perseroan kadang hanya menyatakan risalah rapat
tersebut secara internal yaitu hanya dinyatakan dibawah tangan. Tesis ini akan
menganalisa keabsahan dan keberlakuan dari risalah rapat umum pemegang
saham dibawah tangan yang tidak dinyatakan secara notariil. Apabila perubahan
anggaran dasar hasil RUPS itu tidak dinyatakan dalam akta notaris dalam
tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari, maka berita acara rapat yang berisi keputusan
RUPS atas perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan lagi dalam akta
notaris. Maka, sanksinya hanyalah tidak boleh dituangkan lagi kedalam akta
notaris. UUPT tidak mengatur kebatalannya akta tersebut apabila tidak dibuat
dalam akta notaris, sehingga risalah RUPS perubahan anggaran dasar yang dibuat
dibawah tangan tersebut tetap sah. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, dilakukan
penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case approach).;In conducting its business, a limited liability company requires and depends on its
organs. The General Meeting of Shareholders is one of the company’s organs
which has the function, among others, the approval of the changes to the
company's articles of association and company data changes. Deed of Minutes of
the General Meeting of Shareholders may be notarized or unnotarized. Indonesian
Limited Liability Company Act requires that changes in the company's articles of
association of the company and the changes in data must be requested approval or
notified to the Indonesian Minister of Justice and Human Rights. For the purposes
of this approval and notice, change the company's articles of association is
required to be stated in a notarial deed. Meanwhile, the company's data changes is
not required to be in the form of notarial deed. However, the company often only
made the minutes of the meeting stated internally that is in the form of
unnotarized deed. This thesis will analyze the validity and enforceability of the
unnotarized minutes of the general meeting of shareholders. If the minute of the
General Meeting was not notarized within a period of 30 (thirty) days, then the
minutes containing the changes in company’s constitution can not be stated again
in a notarial deed. Thus, the penalty is that the minutes no longer can be notarized.
Company Law does not regulate the deed becomes invalid if not made in the form
of notary deed, so that the minutes of the General Meetings remains valid. In
analyzing this, the method of this research will be a juridical normative method
with statute approach and case approach.
T42433-Carla Tania Alisangihe.pdf :: Unduh