ABSTRAK
Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait menentukan bahwa prosedur pemeriksaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan oleh Notaris harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, hingga Majelis Pengawas Pusat. Penyimpangan prosedur penanganan laporan hingga berujung pada keluarnya 2 (dua) putusan yang berbeda untuk 1 (satu) perkara yang sama, yaitu Putusan Nomor 04/B/Mj.PPN/2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013, menimbulkan asumsi adanya pelanggaran asas ne bis in idem oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya suatu analisis data yang didasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan terhadap suatu kasus yang berujung pada munculnya 2 (dua) putusan yang berbeda yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk 1 (satu) perkara yang sama dikaitkan dengan tuduhan pelanggaran asas ne bis in idem terhadapnya. Sedangkan dari segi pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tuduhan pelanggaran terhadap asas ne bis in idem pada putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/Mj. PPN/2012 dan putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013 tidak terbukti, karena kedua putusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Majelis Pengawas Pusat Notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRAK
Notary Act and related legislation determines that the procedures in handling public reports on allegations of malfeasance by a Notary should be done in stages, starting from the District Supervisory Assembly, Provincial Supervisory Assembly, to the Central Supervisory Assembly. Hazy procedures in handling a reported case has led to the issuance of 2 (two) different decisions by the Central Supervisory Assembly, i.e. decision No. 04/B/Mj.PPN/2012 and decision No. 07/B/Mj.PPN/ V/2013, which has evoked an assumption that the ne bis in idem principle had been violated. In accordance to the problems and objective of the research, this research was categorized as an analytical and descriptive research, which was an analysis of data based on the general law theory applied to a case that has led to the issuance of aforementioned decisions issued by Central Supervisory Assembly. Based on the approach, this research uses a normative juridical approach. Alleged violations of ne bis in idem principle towards Central Supervisory Assembly decision No. 04/B/Mj.PPN/2012 and No. 07/B/Mj.PPN/ V/2013 was not proven, because both decisions were inseparably linked to one another, and Central Supervisory Assembly has been implementing its authority in accordance with the legislation in force.