ABSTRAKTesis ini menganalisa masalah pokok bagaimana akibat hukum klausula arbitrase
dalam perjanjian terhadap kewenangan pengadilan mengadili sengketa perbuatan
melawan hukum dan bagaimana pandangan pengadilan terhadap sengketa dalam
perjanjian investasi yang mengandung klausula arbitrase terhadap kewenangan
mengadili sengketa perbuatan melawan hukum dalam kasus Siti Haryanti Rukmana,
dkk melawan PT. Berkah Karya Bersama, dkk. Metode penelitian yang dipakai
adalah metode yuridis normatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah
studi pustaka dan wawancara tidak langsung melalui surat/pos dengan BANI guna
mendapatkan pandangannya terkait penelitian. Hasil penelitian, yaitu sesuai pasal 3,
5, 11, dan 30 Undang-Undang Arbitrase, perbuatan melawan hukum termasuk dalam
sengketa yang dapat di-arbitrase-kan dan adanya pihak ketiga yang berkepentingan
tidak dapat menjadi alasan untuk tidak menjalankan klausula arbitrase sehingga
pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, dan putusan
tingkat PN dan MA dalam kasus yang diteliti tidak sesuai dengan ketentuan UU
Arbitrase.
ABSTRAKThis thesis analyzes the legal consequences of arbitration clause regarding
jurisdiction to adjudicate tort disputes and the court?s view over disputes on
Investment Agreement, which has an arbitration clause regarding jurisdiction to
adjudicate tort disputes in the case of Siti Hardiyanti Rukmana, et al v. PT. Berkah
Karya Bersama., et al. The research method used was a normative method and data
collection tools used were literature studies and indirect interviews by written
letter/post with BANI to get their views related to the research. The results of the
study are: first, in accordance with article 3, 5, 11, and 30 Arbitration Act, tort
disputes is arbitrable and the presence of third parties who relates to the disputes
cannot be a reason not to apply the arbitration clause, therefore the court has no
authority to adjudicate the case, and second, the District Court and Supreme Court?s
verdict in this case were not in accordance with the provisions of the Arbitration Act.