Tesis ini membahas dua permasalahan. Pertama, tentang alasan yangdijadikan dasar untuk memberhentikan anggota Direksi dalam RUPS menurutUUPT No. 40/2007. Kedua bagaimana pandangan pengadilan terhadap alasanRUPS dalam memberhentikan anggota Direksi dalam sengketa antara PT. PatraDrilling Contractor (PT. PDC) melawan Amir Hamzah Dilaga. Penulisan dalamtesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menemukanpelaksanaan RUPS PT. PDC telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme syaratdan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT No. 40/2007yaitu sudah dilakukan pemanggilan RUPS dan anggota Direksi yangdiberhentikan telah diberi hak membela diri dengan telah diundangnya anggotaDireksi yang diberhentikan tersebut. Akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir,sehingga dinilai tidak mempergunakan haknya untuk membela diri danpemberhentian terhadap anggota Direksi Perseroan Terbatas dapat dengan alasanyang dipandang tepat secara subyektif oleh RUPS itu sendiri.