ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab pelaksanaan kebijakan Jaminan
Persalinan di kota Depok Jawa Barat yang tidak efektif dari aspek prosedural dan
substantif, yang ditunjukkan dengan pencapaian tujuan yang tidak konsisten,
pemanfaatan di tahun 2011 dan 2012 yang sangat rendah, dan partisipasi Bidan
Praktek Swasta dalam menjalankan kebijakan yang sangat rendah. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian
menunjukkan tidak terlaksananya ketentuan mengenai penerima manfaat yang
dibatasi kepemilikan jaminan lain bukan kemampuan finansial dan prosedur
pelayanan persalinan berjenjang dan rujukan kepada fasilitas tingkat lanjut; proses
pencairan klaim atas jasa pelayanan yang lama; alokasi anggaran yang tidak
sesuai dengan tingkat kebuthan; serta ketidak puasan atas kompensasi merupakan
penyebab pelaksanaan kebijakan yang tidak efektif secara prosedural. Adanya
kesenjangan yang sangat tinggi antara estimasi dengan realisasi penerima manfaat
dana Jaminan Persalinan dan pembatasan penerima manfaat yang tidak
berdasarkan pada kepemilikan jaminan kesehatan lain, namun kemampuan
finansial yang tidak sesuai dengan prinsip universal coverage menjadi penyebab
tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan secara substantif.
ABSTRAKThe aim of this research is to find out the cause of the implementation of the
policy of security fund of Childbirth in the city of Depok, West Java that
ineffective from a procedural and substantive aspects, shown from the
achievement of the objectives that are inconsistent, especially in the years 2011
and 2012 are very low, and the participation of midwives, private practice in
carrying out the policy is very low. This research is descriptive research with
qualitative methods. The results of the research showed that the provisions on
Security Fund of Childbrith beneficiaries limited by ownership of others
healthcare coverage not ability to pay healthcare service and procedures of
childbirth stages and a reference to the Healthcare Facilies of advanced have not
been implemented; the process of disbursement claims over a long service; the
allocation of the budget that does not correspond to the level of needs; and the low
of compensation of mideives private practice to carrying out the policy are the
cause of the implementation of policy procedurally ineffective. There is a very
high gap between estimated and actual beneficiaries security fund of childbirth
and restriction of beneficiaries which are not based on ownership of other health
coverage, but financial circumstances which do not comply with the principle of
universal coverage are the cause of the implementation of policy substantively
ineffective.