ABSTRAKTemuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan
Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun
2014 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010.
Namun dalam kondisi tertentu menyebabkan temuan pemeriksaan Inspektorat
Jenderal tersebut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti, di mana kriteria dan
kewenangan untuk menetapkan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah Unit
Pemeriksa yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral.
Permasalahan yang dapat diungkap adalah Bagaimana suatu temuan pemeriksaan
pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diklasifikasikan sebagai temuan
yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-
830/K/IP/2004 dan bagaimana upaya reformasi yang dapat dilakukan agar internal
control mempunyai administrative efficacy dan penerapannya di Inspektorat Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang
meninjau mengenai temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan
Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-830/K/IP/2004 tentang Prosedur Baku
Pengelolaan Database Hasil Pengawasan pada BPKP. Data dalam penelitian ini akan
diolah dan dianalisa secara kualitatif dan menghasilkan data preskriptif-analisis yang
merumuskan saran bagi penyelesaian permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini
merumuskan saran bagaimana upaya reformasi yang dapat dilakukan agar internal
control memiliki administrative efficacy.
Lokasi penelitian di Jakarta berkedudukan di Inspektorat Jenderal Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai salah satu aparat pengawasan intern
pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengumpulan data yang digunakan
pada penelitian ini adalah studi dokumen dan melakukan wawancara dengan
narasumber atau informan yaitu orang yang memberikan informasi karena jabatannya
atau keahliannya.
Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam menentukan kualitas temuan
pemeriksaan beserta tindak lanjutnya harus didasarkan pada suatu standar agar
menjadi temuan yang bermutu dan juga menghasilkan suatu tindak lanjut yang relevan agar menyelesaikan temuan pemeriksaan karena efektivitas suatu tindak
lanjut ditentukan oleh mekanisme akuntabilitas. Penetapan temuan menjadi temuan
yang tidak dapat ditindaklanjuti pun harus melalui mekanisme tertentu agar kualitas
temuan dan rekomendasi tidak menyimpang dari standar kendali mutu internal audit.
Penguatan institusi BPKP sebagai perangkat pengendalian internal akan memberikan
nilai tambah dan berguna bagi efektivitas aparat pengawasan intern pemerintah di
Indonesia. Dalam hal ini restrukturisasi dan refungsionalisasi BPKP menjadi
Kementerian merupakan salah satu upaya melaksanakan fungsi manajemen yang
akan mencapai administrative efficacy
ABSTRACTExamination findings of the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral
Resources are findings that should be actionable under the Regulation of the
Inspector General of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 1 Year 2014 and
Article 3 of Regulation of State Audit Board (BPK) No. 2 Year 2010.
However, under certain circumstances, examination findings of the Inspectorate
General cannot be followed, because the authority and criteria to determine whether a
finding can be followed or not are in the hand of concerned Investigations Unit, in
this case is the Inspectorate General of the Ministry of Energy and Mineral
Resources.
Problems that can be revealed is how examination findings of the Ministry of Energy
and Mineral Resources are classified as non-actionable under the Decree of the Head
of Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) No. KEP-830/K/IP/2004
and what kinds of reform efforts can be done in order to obtain administrative
efficacy of internal control and to apply them in the Inspectorate General of the
Ministry of Energy and Mineral Resources.
The research method used is the normative juridical, which reviews examination
findings that cannot be followed under the Decree of the Head of Financial and
Development Supervisory Agency (BPKP) No. KEP-830/K/IP/2004 on Standard
Procedures of Database Management of Monitoring Results on BPKP. The data in
this research will be processed and analyzed qualitatively, and will generate
prescriptive-analytic data to formulate solutions. In this case, the research will
formulate suggestions on what reform efforts can be done in order to obtain
administrative efficacy of internal control.
Research site in Jakarta located at the Inspectorate General of the Ministry of Energy
and Mineral Resources, as one of the government's internal control instruments
whose function is to implement internal control within the scope of Ministry of
Energy and Mineral Resources. Data collection conducted in the research is the
review of documents and interviews with speakers or informants ? ones who can
provide information regarding their roles or skills. The research proves that the determination of the quality of examination findings and
the proceeding actions should be based upon certain standards in order to obtain
qualified findings and to produce relevant solutions - which effectiveness is measured
by accountability mechanisms. The determination of a finding as non-actionable
should also go through certain mechanisms, so that the quality of the findings and
recommendations will not deviate from the standards of internal audits? quality
control.
The institutional strengthening of BPKP as an internal control instrument will provide
an added value and be useful to the effectiveness of the government?s internal control
instruments in Indonesia. In this case, the restructuring and refunctionalization of
BPKP into Ministry is one way to carry out the management functions that will
achieve administrative efficacy
T42696-Desy Emma Indrianita.pdf :: Unduh