ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pembina
Yayasan dengan mencoba meneliti Undang-Undang Yayasan dan Standard Akta
Yayasan sebagai pedoman teknis pembuatan atau pengesahan Akta Pendirian
Yayasan. Pengangkatan anggota Pembina yayasan diatur dalam Pasal 28 Ayat (3)
Undang-Undang Yayasan walaupun tidak secara explisit termasuk dalam wewenang
pembina dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Yayasan. Terkait dengan
pemberhentian anggota Pembina Yayasan baru diatur di dalam Standar Akta Yayasan
Pasal 8 Ayat (2) huruf d yang mana perumusan kewenangan Pembina nampak kurang
jelas. Hal ini bisa menjadi celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab dan beritikad buruk untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu,
sebaiknya Undang-Undang Yayasan direvisi kembali menjadi undang-undang yang
betul-betul mengikat, tegas, dan jelas guna mengakomodir kepastian hukum serta
menghindari permasalahan hukum yang secara lazim sering terjadi pada yayasan dan
secara khusus terjadi pada organ yayasan yaitu Pembina, mengingat Pembina
merupakan organ tertinggi di dalam suatu Yayasan. Selanjutnya mengenai syarat,
mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diatur
dalam Standar Akta Yayasan Pasal 10 dan 11. Terakhir mengenai efektifitas
keberlakuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diatur dala Pasal 19
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif.
ABSTRACTThis thesis discusses about the appointment and dismissal of foundation?s trustees
through examining the Foundation Law and Foundation document standard. the
foundation's trustee appointment is arranged in paragraph 28 Verse (3) Law of
foundation eventhough it is not explicitly included to the trustees authorities in
paragraph 28 verse 2 in Law of Foundation. Regarding the dismissal of the new
trustee members Associated with the dismissal of members of the Foundation
Trustees set new standards in the Foundation Deed of Paragraph 8 verse (2) letter b
that the formulation of Trustees authority seems not clearly explaind in the
Foundation document standard. This could be a legal loophole for those who are not
responsible and act in bad faith to take advantage of the opportunity. Therefore, the
law of Foundation is advised to be revised and re -evaluated in terms of validity and
clarity in order to accommodate the legal certainty, and also avoiding the common
legal issues or problems occur in foundation, particularly in the foundation's organ,
which is trustee, the highest organ in foundation structure.
Furthermore, the
requirements, mechanisms and procedures for the appointment and dismissal of
Trustees Deed of Foundation Standards set in Paragraph 10 and 11. Newsletter
regarding the effectiveness of the enforceability of the appointment and dismissal of
Trustees are set out in Paragraph 19 Verse (2) of Government Regulation No. 2 of
2013. The method applied in this research is normative juridical.