Utang piutang adalah hal yang biasa terjadi dalam perniagaan masyarakat. Permasalahan muncul ketika debitur sulit membayar hutangnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptif analitis. Alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen mengumpulkan data sekunder. Tesis ini membahas mengenai kepentingan dari kreditur separatis dalam PKPU dan kedudukan utang yang berdasarkan akad murabahah dalam kepailitan. Tesis ini menyoroti pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 759/K/PDT/2012 terutama perihal kedudukan kreditur separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan: kreditur separatis tidak dilarang secara tegas oleh Undang-undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 untuk terlibat dalam PKPU meskipun pada dasarnya, PKPU diadakan demi urgensi kepentingan kreditur konkuren; Pengadilan Niaga mempunyai wewenang mutlak dalam menangani perkara PKPU dan kepailitan serta berhak mengesampingkan pilihan domisili hukum yang sebelumnya telah diperjanjikan dan dipilih oleh para pihak. Tesis ini turut menjelaskan tentang alur hutang piutang dalam akad murabahah, yang mana hutang piutang yang tercantum dalam akad murabahah ternyata sejalan dengan ketentuan hutang yang dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Hanya saja, dalam akad murabahah, aspek hukum Islam dan perbankan syariah sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi akibat macetnya pembayaran dari debitor kepada kreditor.

---

Debts are very common in commercial society. The problem arises when a debtor is difficult to pay their debts. This research is the normative form of prescriptive analytical research. Writer did library research to get the secondary data. The focus of this study is the consideration and the reasoning of judges in the Supreme about how the Mortgage Holder?s position is, in a suspention of payment and bankruptcy is not expressly prohibited by Act of Bankruptcy and Suspention of payment in Indonesia (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) despite basically, suspention of payment held by the exigencies of all lenders and all creditors. In the other hand, this study also explain the absolute authority of Pengadilan Niaga to rule bancruptcy and suspention of payment despite of choice of law made by parties. Furthermore, this study also describes how debts in Murabahah Contract and Qardh Contract, turns to meet the provisions of the debt referred to Act of Bankruptcy and Suspenttion of payment in Indonesia (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). In addition, this thesis also highlights briefly aspects of syariah banking in solving the dispute which happens because bad payments from debitors to creditors.