Tesis ini membahas mengenai ketentuan tanggung jawab renteng yang ada dalam sistem perpajakan Indonesia khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Penerapan sistem Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak konsumsi yang berbasis pada penjualan.

Salah satu karakter PPN yaitu sebagai pajak tidak langsung berarti menempatkan kedudukan pemikul beban pajak berada pada kedudukan pembeli sebagai pihak yang memanfaatkan atau mengkonsumsi barang atau jasa dan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara berada pada kedudukan penjual sebagai pihak yang memungut pembayaran PPN dari pembeli. Namun dengan diberlakukannya ketentuan tanggung jawab renteng maka memungkinkan untuk pembeli selain sebagai pihak pemikul beban pajak akan tetapi juga sebagai pihak penanggung jawab pembayaran. Hal ini terlihat tidak sesuai dengan karakter PPN yang dianut.

Kegunaan penelitian ini memberikan gambaran mengenai keberadaan ketentuan tanggung jawab renteng dalam peraturan Pajak Pertambahan Nilai sehingga dalam penerapannya dapat menjamin kepastian hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah pengusaha kena pajak diharapkan menyadari dan mengetahui hak dan kewajiban dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya dan fiskus selaku administrator pajak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam penerapan ketentuan tanggung jawab renteng yang dilaksanakan oleh fiskus tidak salah sasaran sehingga menjamin kepastian hukum.

This study discusses about joint and several liability provisions that have been included in the Indonesia Tax Law, especially in Value Added Tax. Application of Value Added Tax system is a consumption tax based on sales. One of the VAT characters is an indirect tax means placing the position tax burden bearers is a buyer who uses or consumes the goods or services and the position responsible of the payment of taxes to the state treasury is a seller that charge VAT payment from the buyer. However, with the implementation of the joint and several liability provisions allow for the buyer than as a bearer of the tax burden but also as the party responsible for payment taxes to the state treasury. This can be seen not in accordance with the character of VAT which adopted.

The usefulness of this study will provide an overview of the existence of joint and several liability provisions in the regulations of Value Added Tax so that the application can ensure legal certainty.

The result of this study are improving of taxable person awareness and knowledge in fulfillment their rights and obligations and the tax authorities as tax administrators which can perform their duties in accordance with the laws and regulations in application of the joint and several liability provisions are implemented by the tax authorities not misplaced in order to ensure legal certainty.