UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Doktrin fasilitas penting dalam putusan KPPU perkara Nomor.03/KPPU-L/2008 tentang hak siar liga utama inggris berdasarkan hukum persaingan usaha = Essential facilities doctrine in KPPUdecision case Number. 03/KPPU-L/2008 about broadcasting rights for english premier league based on competition law

Septiana Winarpritanti; A. M. Tri Anggraeni, supervisor; Kurnia Toha, examiner; Tri Hayati, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

ABSTRAK
Doktrin Fasilitas Penting atau Essential Facilities Doctrine merupakan kegiatan
menghalangi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting bagi
produksi dan distribusi pelaku usaha pesaing. Doktrin ini mengungkapkan bahwa
salah satu jenis tindakan monopoli yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku
usaha yang menguasai fasilitas penting dengan cara menutup akses bagi pelaku
usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting tersebut. Doktrin ini berkaitan
dengan penguasaan pasar dan juga praktek monopoli sesuai dengan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas keberadaan doktrin ini dilakukan penelitian
untuk mengetahui dan menganalisa mengenai batasan atas penerapan doktrin
tersebut dalam perspektif persaingan usaha dan bagaimana penerapannya dalam
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor 03/KPPUl/
2008 tentang Hak Siar Liga Utama Inggris, apakah telah memenuhi ketentuan
dari prasyarat/karakteristik Doktrin Fasilitas Penting tersebut. Penelitian atas tesis
ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam
penelitian tesis ini diketahui bahwa dalam pelaksanaan Doktrin Fasilitas Penting
ini memiliki batasan sehingga doktrin ini dapat disimpangi. Batasan tersebut
timbul ketika terdapat pengaturan di dalam undang-undang atas fasilitas penting.
Selain itu berkaitan dengan izin atas penggunaan fasilitas penting dari pihak yang
berwenang. Serta apabila dalam fasilitas penting tersebut terdapat unsur Hak
Kekayaan Intelektual. Setelah dilakukan analisa lebih jauh dalam Putusan KPPU
tersebut, diketahui bahwa Majelis Komisi telah benar menyatakan bahwa hak siar
Liga Inggris adalah fasilitas penting. Sehingga akses untuk mendapatkan hak siar
harus dibuka kepada publik, tidak dikhususkan hanya untuk televisi berbayar
tertentu saja. Atas penggunaan doktrin tersebut diharapkan KPPU lebih jeli dalam
menentukan karakteristik fasilitas penting, karena setiap kasus mengenai
penguasaan pasar itu berbeda

ABSTRACT
Essential Facilities Doctrine is a blocking activity of business competitors to use
important facilities for the production and distribution of business competitors.
This doctrine reveals that one of monopoly action conducted by one (or more)
business actor (s) who control important facilities by closing access for its business
competitors to use those important facilities. This doctrine relates with market
control as well as monopoly practices based on Law Number 5 of 1999 about
Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This research is aimed to
find out and analyze the limitation of this doctrine implementation on the
perspective of business competition and the implementation on KPPU Decision
Case Number 03/KPPU-L/2008 about Broadcasting Rights for UK Premier
League, whether it meets the provisions of prerequisites/characteristic of this
Essential Facilities Doctrine. This research is conducted using the normative
jurisdicial research method. This research revealed that on the implementation of
Essential Facilities Doctrine there was a limitation so that this doctrine can be
remain unfulfilled. This limitation occured when there was provisions in the Law
on important facilities. In addition, related with permits on the use of these
important facilities from the authorities. Also, if there was elements of Intellectual
Property Rights. After thorough analysis on KPPU Decision, it is revealed that
broadcasting rights for English Premier League is important facility. So that the
access to get the broadcasting rights should be opened to the public, not only
specific just for certain television. On the utility of this doctrine, it was hoped that
KPPU would be more careful in deciding the characteristic of important facilities,
because each case on market control is different

 File Digital: 1

Shelf
 T42199-Septiana Winarpritanti.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T42199
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : x, 108 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T42199 15-17-990708052 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20389128
Cover