Peneliatian ini membahas mengenai pelaksanaan putusan Dispute Settlement Body (DSB) dalam sengketa rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat pada forum World Trade Organziation (WTO). Sengketa ini terjadi akibat regulasi teknis yang diterapkan Amerika Serikat melarang peredaran serta penjualan rokok kretek di wilayahnya, namun tidak melarang rokok menthol yang merupakan produk domestiknya. Penyelesaian sengketa rokok kretek ini melalui prosedur yang diatur dalam Dispute Settlement Understanding (DSU). Panel yang memeriksa sengketa ini mengeluarkan laporan akhirnya yang menyatakan bahwa regulasi teknis Amerika Serikat melanggar TBT Agreement, sehingga direkomendasikan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan WTO. Amerika Serikat mengajukan banding atas hal ini, namun Appellate Body kembali menguatkan laporan Panel tersebut. Laporan akhir dari Appellate Body kemudian diadposi oleh DSB. Amerika Serikat sebagai pihak yang kalah mengajukan permohonan reasonable period of time guna melaksanakan putusan DSB. Namun setelah tenggang waktu berakhir rekomendasi putusan DSB tetap tidak dilaksanakan Amerika Serikat, sehingga Indonesia mengajukan permohonan retaliasi kepada DSB.Penelitian ini menggunakan analisa yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Sebagaimana karakteristik penelitian hukum, untuk memecahkan suatu masalah dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi dan rekomendasi putusan DSB seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan DSU. Menjamin dilaksanakannya implementasi dan rekomendasi putusan DSB sebenarnya merupakan kewajiban seluruh anggota WTO, terutama para pihak yang telah mempercayakan penyelesaian sengketanya melalui DSB. Dalam sengketa rokok kretek ini, Indonesia telah melakukan upaya hukum yang seharusnya dan telah sesuai dengan prosedur dan kaidah WTO. Indonesia mengajukan pemohonan kepada DSB untuk retaliasi dalam bentuk penangguhan konsesi tarif dan kebijakan lainnya terhadap Amerika Serikat, disertai tuntutan ganti rugi sebesar US$50.5 juta.

---

The focus of this study is the implementation of adopted Dispute Settlement Body (DSB) ruling in the clove cigarettes dispute between Indonesia and United States of America (USA) in the World Trade Organization forum. The dispute caused by technical regulation of USA which affecting the production and sale of clove cigarettes in its territory, yet excluded domestic product menthol cigarettes. The dispute settlement through the Dispute Settlement Understanding (DSU) procedure. The report of the Panel decided that USA technical regulation is inconsistent with TBT Agreement, and shall adjust with WTO agreements . USA appeal the report of the Panel, but Appellate Body uphold the report of the Panel. The report of the Appellate Body then adopted by the DSB. USA as loosing party requested the reasonable period of time to comply the DSB ruling. However USA has yet to comply the implementation of adopted recommendations or rulings of the DSB even expiry of the reasonable period of time, so that Indonesia requested for retaliation to the DSB.

This study uses literature study approach, which focus on rules or norms in the positive law. As a legal study characteristics, to solve an issue and provide a prescription, this study uses primary legal materials and secondary legal materials.

The result of this study shows that the implementation of adopted recommendations or rulings of the DSB shall be complied according to the DSU. Ensure the implementation of adopted recommendation or rulings of the DSB is the responsibility of WTO members, especially the parties who commited their dispute settlement to DSB. In this clove cigarettes dispute, Indonesia has reached an appropriate legal acts accordance to the rules and procedures of the WTO. Indonesia has requested the DSB for the suspending concessions or other obligations to USA for bring a measure into conformity with the same level of US$50.5 millions.