ABSTRAKPenulisan tesis ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu akan mendeskripsikan dan menganalisa tentang apa yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Utang Luar Negeri (ULN), tugas pokok dan fungsinya serta kedudukannya dalam pemerintahan khususnya yang terkait dengan audit utang luar negeri, termasuk pula peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sebenarnya utang luar negeri menjadi hal yang krusial dalam rezim keuangan negara. Hal ini mengingat pembuatan utang luar negeri berbeda dengan pembuatan perjanjian lainnya, negara memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan bagaimana memperlakukan utang luar negeri. Secara historis, utang Indonesia telah ada sejak Soekarno-Hatta dan Republik Indonesia yang masih muda belia secara hukum dan politik terpaksa harus mewarisi utang-utang negara jajahan Hindia Belanda pada 1945 yang kemudian diwariskan kepada Soeharto pada 1967. Walaupun begitu, Utang warisan Soekarno akhir tahun 1960an telah berhasil dihapus akibat politik Perang dingin dan diplomasi ekonomi Prof. Widjojo nitisastro. Di era krisis Tahun 1998, ULN yang melonjak akibat penarikan utang oleh pemerintah Indonesia pada International Monetary Fund (IMF) berdampak pada terkurasnya APBN karena terdapat konsekuensi pembayaran ULN tersebut. Penulis memaparkan pula tentang bagaimana pengelolaan utang luar negeri di era reformasi hingga saat ini.

---

ABSTRACT

This thesis uses methods of juridical-normative. Because this research is normative, that will describe and analyze what is meant by the Supreme Audit Agency (BPK), duties and functions as well as its position in the government, particularly in relation to the audit of the foreign debt, including the legislation that became the foundation law. The problem is how real foreign debt becomes crucial in the country's financial regime. This is because the making of foreign debt different from making any other agreement, the state has a very important role to determine how to treat foreign debt. Historically, Indonesia's debt has been around since the Soekarno-Hatta and the Republic of Indonesia which was very young too legally and politically forced to inherit the debts of the Dutch East Indies colony in 1945 which later passed on to Suharto in 1967. Nevertheless, the late Sukarno legacy debt 1960 has been successfully removed due to the cold war political and economic diplomacy Prof. Widjojo Nitisastro. In the era of the crisis of 1998, external debt increased due to the withdrawal of Indonesian government debt by the International Monetary Fund (IMF) have an impact on the depletion of the budget because there are consequences of the external debt payments. The author also describes how external debt management in the reform era to the present.