Tesis ini membahas wacana untuk mengagendakan kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika pada prajurit TNI. Saat ini TNI belum mengenal kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika pada prajuritnya. Dilihat dari aspek kesehatan, sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik diketahui bahwa kebijakan rehabilitasi bagi prajurit TNI perlu untuk dibentuk. Dari aspek kesehatan, dampak dari narkotika dapat merusak kesehatan prajurit, begitu juga dari aspek sosial, dapat menurunkan kesejahteraan sosial prajurit sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas prajurit yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas pokok TNI. Aspek hukum diketahui bahwa kebijakan rehabilitasi narkotika merupakan amanat dari undang-undang, setiap warga negara dan pemegang otorita negara harus tunduk dan melaksanakan perintah undang-undang tersebut sehingga seluruh warga negara khususnya prajurit TNI juga mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lain untuk direhabilitasi. Dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, penggunaan narkotika pada prajurit dapat menyebabkan prajurit lalai dalam melaksanakan tugas sehingga dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. Tindakan hukuman penjara tanpa rehabilitasi memungkinkan prajurit semakin dekat dengan perilaku penyalahgunaan narkotika, sedangkan solusi berupa pemecatan memungkinkan prajurit tersebut digalang oleh sindikat kejahatan khususnya sindikat narkotika. Komitmen dan kemauan politik (political will) dari Pimpinan TNI untuk merehabilitasi prajurit TNI belum ada. Hal ini terbukti dari adanya kebijakan Panglima TNI berupa Surat Telegram (ST) untuk menindak tegas pelaku penyalahguna narkotika dengan memberikan hukuman pidana bahkan pemecatan. Latar belakang kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan militer TNI bahwa prajurit TNI harus dalam kondisi siap sedia dalam menjalankan tugas pokoknya, untuk menimbulkan efek jera, serta menjaga nama baik institusi TNI. Untuk itu diperlukan suatu solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) yaitu TNI dapat tetap melaksanakan pembinaan terhadap prajuritnya, prajurit juga mendapatkan haknya untuk direhabilitasi, serta negara dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi dan memberikan hak kepada seluruh warga negaranya termasuk prajurit TNI.

---

This thesis discusses the policy agenda of discourse for rehabilitation of drug users on the TNI soldiers. Currently, TNI are not familiar with military policy for the rehabilitation of drug users on the their soldiers. Research on the health, social, legal, defense security, and politics aspects are known that the rehabilitation policy for soldiers need to be formed. From the aspect of health, the effects of drugs can damage the health of the soldiers, as well as from the social aspect, can reduce social welfare of soldiers so that soldiers can interfere with performance of duties that ultimately resulted in the disruption of the implementation of the basic tasks of the TNI. Legal aspects of drug rehabilitation in mind that the policy is a mandate of the law, every citizen and state authority holder must submit and execute commands of the law so that all citizens, especially soldiers also get the same rights as other citizens to be rehabilitated. Viewed from the defense and security aspect, use of narcotics can lead soldier on soldier negligent in performing the tasks that can endanger defense and security. Sentenced to imprisonment without rehabilitation can allow soldiers are getting closer to the behavior of drug abuse, while the solution in the form of dismissal allows the soldier raised by crime syndicates in particular narcotics syndicate. There is no commitment and political will of the military leadership to rehabilitate their soldiers.This is evidence from the existence of a policy of TNI Commander Letter (ST) to take stern action against perpetrators of narcotics abusers by providing criminal penalties even dismissal. The reason of this policy is in the interests of the TNI military that soldiers should be in a readiness to execute its core functions, to a deterrent effect, as well as to save face of the military institution. This requires a solution that benefits all parties (win-win solution) that the military can continue to implement the guidance to the soldiers, the soldiers also be eligible for the right of rehabilitation, and the government can carry out their duties to protect and give rights to all citizens including TNI soldiers.