ABSTRAK
Praktik penegakan hukum tindak pidana sumber daya alam saat ini menggambarkanterjadinya overkriminalisasi. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya pasal-pasalpidana terkait sumber daya alam. Overkriminalisasi tersebut tidak hanya menyebabkanpenegakan hukum di sektor sumber daya alam tidak berjalan dengan efektif, tetapi juga tidakmemiliki dasar atau bahkan cenderung arbiter. Situasi tersebut dan Putusan MahkamahKonstitusi yang mendekriminalisasi pasal pidana di UU 18/2004 menegaskan audit terhadappasal-pasal pidana tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak. Tesis ini mengajukanbahwa evaluasi terhadap pasal pidana perlu menggali perkembangan dalam hukum pidanakontemporer yang melihat prinsip yang menjadi batasan dalam hukum pidana secaranormatif. Dengan pendekatan doktrinal, tesis ini akan menjabarkan prinsip-prinsip yangdikembangkan tersebut dalam konteks kebijakan hukum pidana di Indonesia khususnyaterhadap UU 18/2013. UU 4/2009 dan UU 18/2004. Beberapa prinsip yang dikembangkan,yaitu relasi kaidah hukum pidana dengan kaidah lainnya, alasan pemidanaan, termasukmengenai kepentingan atau nilai yang dilingdungi oleh hukum (rechtsgüter) secara terbatasdapat digunakan untuk menguji pasal-pasal pidana sumber daya alam. Diantaranya denganmenyatakan hukum pidana yang ada tidak berkembang dari kaidah moral yang ada di dalammasyarakat, oleh karenanya memiliki kelemahan bahwa kepatuhannya sangat bergantungpada sanksi pidana. Sementara itu, batasan tersebut dapat juga diperoleh dari struktur hukumpidana, seperti asas legalitas dan ultimum remedium. Ketika diuji dengan asas asas legalitasditemukan bahwa tidak seluruh pasal pidana terkait sumber daya alam yang ada memenuhikedua asas tersebut dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

---

ABSTRACT
It is arguable that natural resource criminal law enforcement practice in the state ofoverciminalization. The condition indicated with fast and massive development of new laws regardingnatural resources. They not only undermine the law enforcement itself, but also providing incentivesfor abitrary law enforcement. This state of overcriminalization and a Constitutional Court in whichdecriminalize criminal articles in Act 18/2004 reiterate that audit on the criminal law related tonatural resource is imperative. This thesis propose that evaluation to criminal law should to explorecontemporary development of criminal law theories which try to define the principles and boundariesof criminal law in normative perspective. With doctrinal research, the thesis describe the principleswhithin the context of criminal law policy in natural resource, especially to Act 18/2013, Act 4/2009and Act 18/2004. Some of which, include, relation between criminal law and other norms, theorieson punishment and interest and values that protected by the law (rechtsgüter) limitatively is capableto be used in reviewing the criminal laws. In which by advising that the criminal law in naturalresource was not developed from moral norms in the society, thus has weakness in terms of that itscompliance will have to fully depend on the sanctions. Another research argue that criminal lawshould find the boundaries from the structures of the crimina law itself, such as legality principlesand ultimum remedium. The anaylisis found that with legality principles not all of the criminal lawfulfill the principles and thus prone in causing uncertainty of law.