Kekerasan yang terjadi pada anak terus meningkat dari tahun ketahun membuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI) menjadi penting dalam penanganan kekerasan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara yang hasilnya dijabarkan dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa undangundang yang ada (uu no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) sudah tidak dapat dipergunakan dalam penghapusan kekerasan terhadap anak, sehingga dibutuhkan revisi terhadap uu tersebut. Kendala yang dihadapi bahwa revisi uu tersebut belum mendapatkan persetujuan untuk dibahas, dan kurangnya pemahaman anggota DPRRI mengenai substansi dari pelaksanaan fungsi pengawasan.

---

Intensity of violence that occurred in children continues to rise from year to year making role House of Representatives (DPR) to be important in the handling of child violence. This study uses a qualitative approach to data collection through literature study and interview results are translated descriptive approach. The results of this study found that the existing law (Act No. 23 of 2002 on the protection of children) can no longer be used in the elimination of violence against children that occurred up to the required revision of the law is. Constraints faced by that revision of Law has not been granted approval for debate, House members and a lack of understanding about the substance of surveillance itself becomes an obstacle encountered.