Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, berupa kekhususan bidang politik pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan keuangan. Sebagai format penyelesaian permasalahan Aceh secara menyeluruh dan bermartabat dengan pendekatan pembangunan sosial. Penelitian ini untuk memastikan adanya pelaksanaan, institusionalisasi dan efektifitas pembangunan sosial. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menunjukkan bahwa pembangunan sosial termuat dalam peraturan perundang-undangan. Proses dan hasil pelaksanaan pembangunan sosial telah dapat menjadi alat integrasi sosial, menghasilkan alat peningkatan pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup, serta dapat menjadi alat untuk memberikan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk maju dan berkembang melalui peningkatan lapangan kerja produktif dan pengurangan pengangguran. Institusionalisasi pembangunan sosial dilaksanakan dalam bentuk implementasi kebijakan otsus dalam pemerintahan dan budaya masyarakat Aceh. Reintegrasi dan rekonstruksi sudah diterima masyarakat dan hasilnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Terdapat pencapaian peningkatan HDI, terdapat kemajuan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan.

---

Special Autonomy for Local Government of Aceh is different government application from the other provinces in Indonesia. The differences include specialty in political, governmental, economy, social cultural and financial. Special autonomy is a form of problem solution in Aceh generally and pride with social development approach. This research is to make sure the implementation, institutionalization, and how effective social development. This research used qualitative research approach with descriptive research. The result of research presents that social development in the regulation is already match with the aspiration of society, Government of Aceh and country. Process and result of the implementation of social development could become social integration tool, needs improvement tool and life improvement tool, and also could become tool to give the same access for all member of society to develop through. Institutionalization of social development in special autonomy for local government of Aceh has been implemented in the policy of special autonomy in government and culture of Aceh. Re-integration and re-construction has been accepted by society and the result already has been used by society of Aceh. About the achievement of increasing the number of HDI is already good, in education, health and society income.