Kebijakan publik merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam merancang kebijakan, masyarakat perlu dilibatkan agar tujuan dikeluarkannya kebijakan dapat tercapai, yaitu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terutama informasi-informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut karena masyarakatlah yang terkena dampak dari penerapan kebijakan publik. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam perancangan Kebijakan emerintah sudah diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun belum ada model sistem yang dapat digunakan untuk peancangan kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi. Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak terhadap sebuah kebijakan sangat diperlukan dalam perancangan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah model sistem yang menyediakan mekanisme perancangan kebijakan pemerintah yang dapat melibatkan masyarakat. Model sistem e-Participation dibangun dengan menggunakan metodologi Soft System Methodology (SSM) dan Multiview, serta pemodelan Unified Modeling Language (UML) untuk visualisasi model sistem. Penelitian yang dilakukan menghasilkan model sistem perancangan yang telah disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dapat digunakan oleh Kementerian dalam melakukan analisis rancangan kebijakan.

---

Public policy is one of the government?s action to overcome problems that occur in public. When drafting the policy, citizen needs to be involved in order to achieve it?s objectives, to overcome the problems that occur in public. in order to make the policy draft, government must collect the facts that occurred in the public, especially the public informations regarding the implementation of that policy, because they are affected directly by the implementation of public policy. In Indonesia, public participation have been regulated in Legal drafting Policy, but there is no model of system that can be used for policy drafting that involve public as a source of information. Public involvement as the affected parties of a policy is needed in legal drafting.

This research aimed to develop a model of system that provides a mechanism of government legal drafting which can be done by public. e-Participation System model is developed by using the soft System Methodology (SSM) and Multiview, also using Unified Modeling Language (UML) for the visualization of the system model. Research conducted produce a model of legal drafting system that adjusted with problem situations and requirements that can be used by the Ministry to analyse legal draft.