Studi ini merupakan kajian yang dapat mengungkap relasi segi tiga antara pasar, publik dan negara sebagai tiga kesatuan utama dalam pengembangan demokratisasi dan regulasi media di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini mau menjawab; pertama-pertama bentuk kumparan dinamis proses demokratisasi sosial dalam dunia penyiaran dan relasi kepentingan negara, publik dan industri penyiaran dalam sebuah sistem komunikasi bermedia di Indonesia. Penelitian ini memakai paradigma kritis dengan metode penelitian hermeneutika kritis atas teks UU Penyiaran no 32 tahun 2002 dan membandingkannya dengan revisi UU penyiaran yang sekarang sedang dibahas oleh DPR.Penelitian ini menemukan bahwa semangat demokratisasi media, mengarusutamakan publik serta masyarakat sebagai subjek utama aktivitas media penyiaran dan penjaminan nilai konstitusional yang rasional tetap menjadi perhatian utama dalam seluruh rumusan revisi UU no 32 tahun 2002. Dan ini merupakan concern utama pembuatan dan amandemen UU yang berpusat pada "Bonum Commune".

---

This research aims to find out the triangle relations between the market, the public and the state in media regulation. This study will answer; forms of the dynamic process of social democratization in the broadcasting regulation, relations interests of the state, public and industry in a mediated communication systems in Indonesia. The research use critical paradigm and critical hermeneutics research method over the text of the Broadcasting Act No. 32 of 2002. It will be compared to a revised broadcasting law that is now being debated by Parliament.The findings are that the spirit of the democratization of media, the public and the mainstream society as the main subject and the broadcast media activity guarantee rational constitutional values remain a major concern in the whole formula revision of Law No. 32 of 2002. This is the main concern of making and amending laws centered to "Bonum Commune".