Reformasi birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan di Indonesia dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kaitan itu maka perlu pelaksanaan reformasi birokrasi secara komprehensif dalam tiap-tiap aspeknya dan bukan lagi sekedar pembenahan parsial. Kementerian PANRB telah ditunjuk sebagai leading sector dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 2010-2025. Namun demikian, apakah Kementerian PAN-RB memiliki kapabilitas dalam melaksanakan program reformasi birokrasi nasional? Problematika faktual yang dihadapi oleh Kementerian PAN-RB sebagai prime mover untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya: a) Keterbatasan sumber daya manusia b) keterbatasan otoritas c) keterbatasan dukungan pendanaan d) besarnya program reformasi yang harus dilaksanakan. Sedangkan conceptual framework bagi sebuah institusi yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) sesuai dengan perubahan lingstranya maka institusi tersebut harus memiliki kapabilitas able people dan agile process dengan karakateristik thinking ahead, thinking again dan thinking across sebagaimana dinyatakan oleh Neo dan Chen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab 2 (dua) pertanyaan pokok, yaitu: 1) Bagaimana kesiapan kapabilitas Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) ditinjau dari aspek able people dan agile process? 2) Bagaimanakah kendala di Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program RBN ditinjau dari aspek able people dan agile process? Analisis terhadap people, process dan karakteristik thinking ahead, thinking again dan thinking across di Kementerian PAN-RB menemukan "kesenjangan" antara realitas aktual di kementerian dengan yang seharusnya dimiliki secara konseptual yaitu tersedianya able peole dan agile process guna melaksanakan berbagai program reformasi birokrasi dalam sebagai bagian dari upaya strategis Kementerian dalam melaksanakan dynamics governance. Ditengah kekurangmaksimalan able people serta agile process-nya, Kementerian PAN-RB tetap dapat mendesain dan melaksanakan program-program reformasi birokrasi yang strategis, komprehensif, integral dan masif. Hal ini dapat terjadi karena terdapat faktor yang sangat penting yaitu enabling macro policy environment yang terdiri dari: a) kepemimpinan yang transformasional b) policy community dan c) policy network.Penelitian ini merekomendasikan bagi Kementerian PAN-RB untuk memperkuat able peple melalui penguatan talent scouting, people development, leadership dan people retaining. Untuk memperkuat agile process melalui peningkatan mengantisipasi masa depan, mengalokasi sumber daya serta menyusun program kerja dan unit kerja yang terintegrasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk kesinambungan program reformasi birokrasi nasional, Kementerian PAN-RB disarankan untuk segera memfinalisasi Roadmap RBN 2015-2019, RPJMN 2015-2019 serta blueprint untuk World Class Bureaucracy 2025.