Perkembangan ketatanegaraan Indonesia bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dimana sistem otonomi daerah menjadikan Pemerintah Pusat melakukan pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah. Suku dinas kesehatan merupakan unit kerja dinas kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku dinas kesehatan ini dapat menjadi wadah bagi apoteker yang merupakan sumber daya manusia yang berperan dalam pelayanan kesehatan, untuk menjalankan tugas profesi kefarmasiannya di lingkup pemerintahan. Tugas dan fungsi seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009.

---

Regency autonomy system make central governments have to delegate part of their authority to the regional government. Suku Dinas Kesehatan is a working unit of Department of Health in development and control of people’s health. Suku Dinas Kesehatan can be a place for apothecary to take roles in health services, especially in Sumber Daya Kesehatan (Health Resources) section. Sumber Daya Kesehatan/ Health Resources (SDK) section’s function and authority is arranged in a government official regulation, which is Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150/2009.