Pemerintah Kota Bogor merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah pegawai lebih dari 9000 orang. Pengelolaan kepegawaian dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor (BKPP). BKPP membentuk tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam tugas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon IIA ke bawah. Baperjakat mengalami masalah dalam menyusun calon pejabat struktural yang selama ini dilakukan secara manual, meskipun sudah memiliki aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai aplikasi pengelolaan kepegawaian. Penelitian ini melakukan identifikasi pola pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan menggunakan data jabatan struktural tahun 2009 hingga 2013 yang bersumber dari basis data SIMPEG. Berbagai algoritma data mining dari teknik classification diujicobakan untuk mengidentifikasi pola pengisian jabatan struktural. Dari hasil classification, algoritma Classification Rule with Unbiased Interaction Selection and Estimation (CRUISE) menjadi algoritma terbaik dalam akurasi class eselon dengan tingkat akurasi rata-rata sebesar 95,7% untuk setiap tingkat eselon. Pola yang dihasilkan dapat menjadi rules yang akan diimplementasikan sebagai modul baru dalam aplikasi SIMPEG yang berfungsi memberikan usulan dalam pengisian jabatan struktural yang ditempatkan secara otomatis. Urutan atribut yang secara dominan muncul pada setiap tingkat eselon adalah atribut jenjang jabatan, pangkat golongan, pendidikan dan pelatihan, tingkat pendidikan, masa kerja, pengalaman dalam unit kerja, serta umur.

---

Bogor District Government is a part of West Java Province Government, which employs more than 9,000 employees. The human resources are managed by human resources and training division that is called Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). BKPP form a team called Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), who are responsible for promoting, rotating and dismissing local government employees from structural positions below the Echelon IIA positions. Baperjakat have problems on constructing the draft of structural government positions. These processes were done manually, even though BKPP have a human resources information systems called SIMPEG.

The main purpose of this research is to identify patterns of filling structural positions at Bogor Local Government using the structural position data from 2009 to 2013. The data were taken from the SIMPEG database. Various data mining classification algorithms were tested to identify filling structural position patterns.

The classification process yields Classification Rule with Unbiased Interaction Selection and Estimation (CRUISE) as the best algorithm in echelon class. Its average accuracy is 95.7% for each echelon level.

The discovered patterns can be applied as base rules that will be implemented as new modules of SIMPEG. These new modules can provide suggestions for automatically filling structural positions. The order of attributes, which dominantly show at each echelon, are hierarchy type, class rank, training education, level of education, working period, experience within division and age.