Kasus pertanahan muncul sebagai akibat kebijakan pemerintahan yang inkonsisten, bias, dan tumpang tindih. UUPA No. 5/1960 menjadi dikebiri dengan keluarnya kebijakan sektorial misalnya perundang-undangan tentang Pertambangan; Kehutanan; Pemerintahan daerah (Otonomi) yang masing-masing menempatkan tanah sebagai suatu objek yang sama, sementara masing-masing departemen memiliki penafsiran yang berbeda-beda atas penguasaan objek tersebut...