ABSTRAK
Waralaba di Indonesia dilangsungkan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antaraPemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Hal ini diwajibkan dalam PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Secara teoritis, perjanjian didasarkan padakesepakatan kedua pihak. Tetapi, sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa PenerimaWaralaba ada di posisi yang lebih lemah dan rawan dirugikan. Salah satunya, adalahkeberadaan klausula non-agen yang melepaskan kewajiban Pemberi Waralaba.Berdasarkan Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, telah diwajibkan beberapahal untuk dicantumkan di dalam Perjanjian Waralaba. Pemenuhan kewajibanpencantuman tersebut harus dipastikan dalam Perjanjian Waralaba, guna menjaminPerjanjian Waralaba tetap sesuai dengan hukum Indonesia dan memberikanperlindungan bagi Penerima Waralaba.

---

ABSTRACT
In Indonesia, a franchise is based on a franchise agreement between the franchisorand the franchisee. This is a must, according to Government Regulation No. 42 Year2007. Theoretically, an agreement is mutually agreed by both side. However, it iswell known that in a franchise agreement, the franchisee usually have a weakerposition and prone to loss. One of the example is the presence of clausule of nonagency, which make the franchisor freed from its liabilities to the franchisee.According to the Minister of Trade Regulations No. 53/M-DAG/PER/8/2012, there issome things required in the franchise agreement, which is obligatory. Fulfilment ofthis obligation is needed to ensure that the franchise agreement is not violatingIndonesian law and giving enough protection to the franchisee.