Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kegiatan eksplorasi usaha hulu minyak dan gas bumi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Penelitian ini berfokus pada dasar argumentasi penerbitan SPPT PBB tubuh bumi dan permukaan bumi serta penolakan fiskus atas keberatan yang diajukan oleh KKKS pada tahap kegiatan eksplorasi sektor minyak dan gas bumi, kebijakan pengenaan PBB atas permukaan bumi dan tubuh bumi untuk areal offshore jika dilihat dari asas kepastian hukum (certainty) dan asas keadilan (equality) serta dampak dari kebijakan pengenaan PBB untuk tubuh bumi dan permukaan bumi pada tahap eksplorasi sektor hulu migas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengenaan PBB pada kegiatan eksplorasi usaha hulu migas tidak sesuai jika dilihat dari kriteria sebagai Subjek Pajak PBB. Karena kontraktor pada masa eksplorasi belum mendapat manfaat dari Wilayah Kerja yang dikelola.

---

This research addresses the imposition of land and building tax on exploration activities for upstream oil and gas investment after the implementation of Government Regulation No. 79 of 2010 Concerning Operating Costs Can Be Recovered And Income Tax Treatment In The Upstream Oil and Gas. This research focuses on the basic argument regarding SPPT PBB issuance for surface and subsurface and rejection of the appeal which submitted by the PSC at the stage of exploration activity in the upstream oil and gas, the provision of Land and Building Tax imposition for surface and subsurface on the offshore areal according to the principles of certainty and equity, the impact of Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas for surface and subsurface in the upstream oil and gas. This research used a qualitative descriptive approach. The result of this research, Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas is not appropriate from the criteria as the subject of Land and Building Tax. Because the contractor on the exploration activity has not benefited from the Working Area managed.