ABSTRAK
Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor. Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor.

---

ABSTRACT
Competent Public Servants is needed to implement tasks and achieve the government objectives in effective and efficient way. One way to obtain the competent Public Servants is implementing the Public Servants Procurement. The public servants procurement process is one of the scope of public service which is the monitoring object of Ombudsman. This research aims to analyze the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 along with the obstacles encountered. This research was conducted by using a qualitative approach through primary and secondary data collection. The results of this research indicate that the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 has been done well. The Ombudsman has implemented its control function according to applicable regulations. Ombudsman faces many obstacles when implementing its control function, both derived from the Ombudsman itself as well as from the outside such as the organizers of public servants procurement process, the defendants and the complainants.