Tulisan ini membahas mengenai penyebab terbengkalainya pembangunan proyek transportasi massal monorel di DKI Jakarta dari segi Hukum Perdata. Proyek tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan skema Build, Operate, and Transfer (BOT) antara pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Jakarta Monorail. Terdapat beberapa pendapat mengenai hal terbengkalainya pembangunan monorel, yaitu: tidak terpenuhinya pembiayaan proyek yang dijanjikan investor, perjanjian kerjasama tersebut telah batal (baik batal demi hukum ataupun karena adanya pembatalan), atau perjanjian tersebut sedang direnegosiasikan oleh para pihak yang bersangkutan. Melihat fakta-fakta dilapangan, perjanjian kerjasama monorel tersebut saat ini tengah direnegosiasikan oleh para pihak, sehingga pelaksanaan pembangunan monorel pun terhenti.

---

This paper discusses the causes of the abandonment of construction of the monorail mass transit project in Jakarta in terms of civil law. The project is implemented based on a cooperation agreement with the scheme of Build, Operate, and Transfer (BOT) between Provincial Government of DKI Jakarta and PT. Jakarta Monorail. There are some arguments on the matter of it, namely nonfulfillment of its project financing, the cooperation agreement has been canceled (either void or because of cancellation), or the agreement is being renegotiated by the concerned parties. Given by the facts in field, the monorail cooperation agreement is currently being renegotiated by the parties, so that the implementation of monorail construction was halted.