[Implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan merupakan salah satu elemen penting dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan di Indonesia dan Singapura, serta menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam implementasinya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan di Indonesia sebagaimana tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan diterapkannya kedua undang-undang tersebut, namun demikian, hal serupa tidak terjadi di Singapura. Hal ini karena dalam implementasinya di Indonesia masih terdapat hambatan terkait dengan (i) ketidakselarasan dan perbedaan intrepretasi dasar hukum (legal basis) yang mengatur; (ii) belum adanya Standar OperasionalProsedur (SOP) terkait akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan yang dibuat secara detail; (iii) belum adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak Wajib Pajak; dan (iv) tingkat ego-sektoral lembaga yang masih tinggi., Implementation of the policy of bank secrecy for tax purposes is one of the important elements in order to increase tax compliance. The research used a qualitative approach to data collection techniques such as literature and in-depth interviews aimed to explain the implementation of access to bank information for tax purposes in Indonesia and Singapore, as well as outlining the various problems encountered in the implementation in Indonesia. The results of thisresearch shows that the implementation of the policy of bank secrecy for tax purposes in Indonesia as it is not fully in accordance with the purpose of the implementation of the statutes, however, the same thing does not happen in Singapore. This is because there are obstacles associated with (i) inconsistencies and differences in interpretation of the legal basis were set up; (ii) the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) regarding access to bank information for tax purposes are made in detail; (iii) the absence of a guarantee of protection of the rights of Taxpayers; and (iv) the high level of ego-sectoral due to the implementation in Indonesia]