[Skripsi ini membahas mengenai konsekuensi ketidakabsahan perjanjian padasengketa dalam Putusan MA No. 3038/K/Pdt/2009, dimana para pihak melakukanperjanjian kerja sama untuk menyuap Kementerian Pendayaan Aparatur Negarademi memfasilitasi kelulusan Pegawai Honorer Nangroe Aceh Darussalam untukmenjadi Pegawai Negeri. Oleh karena itu perjanjian ini mempunyai status bataldemi hukum, karena tidak terpenuhinya Pasal 1320 angka 4 mengenai sebab yanghalal. Dengan batalnya perjanjian, berlakulah Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdata,dimana segala pembayaran yang dilakukan para pihak dapat dituntut kembalikarena merupakan suatu pembayaran tanpa kewajiban. Dengan demikian, putusanini telah memenuhi ketentuan KUHPerdata. Penelitian ini merupakan penelitianhukum normative dengan menggunakan metode studi kepustakaan, This thesis discusses the problems of a null contract due to invalidity of thecontract by using case study of Supreme Court Decision Number3038/K/Pdt/2009, in which the parties arranged an agreement to bribe the StateMinistry for the Empowerment of State Apparaturs in order to appointTermporary Employees of local government Nangroe Aceh Darussalam aspermanent state apparaturs. Due to unfulfillment of contract requirement regulatedin Art. 1320 point 4 regarding permitted cause, this agreement between the partiesis nulled. Therefore, Art 1359 verse (1) Indonesian Civil Code where theperforming party on the basis of a null contract can demand restitution because ofundue performance, is applied. Thus, this supreme court decision has compliedthe Indonesian Civil Code Regulation. This research is a juridical normativeresearch using literature study method.]