Haji merupakan rukun Islam kelima yang harus dijalankan bagi setiap umat muslim yang mampu. Seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarnya melampaui kuota yang telah ditetapkan. Panjangnya daftar tunggu haji mengakibatkan banyak penyelenggara haji yang menawarkan program haji non kuota. Haji non kuota dapat berangkat karena mengandalkan pada pemberian visa haji diluar jalur resmi oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia. Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai keabsahan perjanjian haji non kuota antara jamaah haji dengan penyelenggara menurut hukum Islam. Selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang terjadi antara jamaah dengan penyelenggara. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian antara PT X sebagai penyelenggara dengan jamaah tidak memenuhi rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam karena terdapat ketidakpastian terkait objek akad yaitu visa haji non kuota. Sehingga menurut hukum perikatan Islam bahwa perjanjian haji non kuota batal demi hukum. Terdapat pilihan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu dengan cara perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, atau para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase Basyarnas berdasarkan akta kompromis.

---

Hajj is the fifth pillar of Islam that must be executed for every Muslim who can afford. Along with the increasing capability of the Indonesian economy, the number of Indonesian pilgrims from time to time have increased lately and even the number of registered exceed the quota. The length of the waiting list Hajj pilgrimsresulted in many providers that offer non Hajj quota program. Hajj non quota can rely on granting leave for Hajj visas outside official channels by the Embassy of Saudi Arabia. As the subject matter in this study are about the validity of the agreement between the pilgrims and travel agent based on Islamic contract law. In addition the writer also concerns into trouble about the form of an option of dispute settlement occurring between the pilgrims and travel agent. The study is done descriptively by using data analysis in qualitative approach.

The author concluded that the agreements between PT. X as the provider with pilgrims does not meet the unity and the requirements based on Islamic Contract Law because there is uncertainty related to an object that is a visa agreement hajj non quotas. So based on the Islamic law according that Hajj quota of non agreement annulled by law. There is a choice of dispute settlement can be used for the parties to settle the dispute what happens is by way of peace. If peace is not sufficient, the party being disadvantaged may submit a claim to the District Court, or the parties have agreed to settle the dispute through Basyarnas institutions based on the arbitrage compromise certificate.