Penelitian ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha mengenai tying agreement dan Penguasaan Pasar dengan melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pengolahan dan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitaif. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 digolongkan bahwa tying agreement merupakan salah satu dari Perjanjian Yang Dilarang sedangkan Penguasaan Pasar merupakan salah satu dari Kegiatan Yang Dilarang. Kedua pasal tersebut berbeda dan dapat berdiri sendiri, maka penting bagi lembaga penegak hukum persaingan usaha untuk menjabarkan lagi mengenai tying agreement dan Penguasaan Pasar demi terciptanya praktik persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

---

This research studies law regulation in competition law about tying agreement and market controlling by analyzing North Jakarta District Court's Verdict No. 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT. This research is juridicial normative with qualitative method and analysis. In Law No. 5 Year 1999, tying agreement is classified as one of Prohibited Contracts, while Market Controlling is classified as one of Banned Activities. Both articles are different from each other and independent, so that it is important for competition law enforcement institution to elaborate more about tying agreement and market controlling for a fair business competition in Indonesia.