ABSTRAK Dalam suatu perkawinan suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan.
Perjanjian perkawinan ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan selanjutnya
disahkan pada pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat
oleh suami istri ini ada yang dicatatkan pada pengadilan negeri bukan pada
pegawai pencatat perkawinan. Permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini
bagaimana keberlakuan perjanjian perkawinan yang didaftarkan kepada
pengadilan negeri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe
penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum
tertulis atau kepustakaan. Pokok hasil dari penelitian dalam skripsi ini adalah
bahwa perjanjian perkawinan yang dicatatkan pada pengadilan negeri setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetap berlaku bagi kedua belah
pihak yang membuat perjanian perkawinan tersebut namun bagi pihak ketiga
perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku dan tidak dapat mengikat pihak
ketiga.
ABSTRACT In a marriage husband and wife can make a marriage agreement. Marriage
agreement must be made in written form and subsequently registered by marriage
officer. There are marriage agreement that made by husband and wife that
registered on district court but not registered by marriage officer. The main issue
in this thesis is what is the law effect of Marriage Agreement Registered on
District Court After Act No. 1 year 1974 about Marriage. The research method
used in this thesis is a juridical normative research, namely study of written law
and literature. The result of this research are the marriage agreement that
registered on district court have a legal concequences to husband and wife who
made the marriage agreement but the marriage agreement do not have any legal
consequences to third party.