Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai proses pelaksanaan penerbitan obligasi daerah serta perlindungan pemegang obligasi daerah apabila pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya (default). Proses penerbitan obligasi daerah ini disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012, serta beberapa peraturan-peraturan terkait lainnya. Pengaturan atas perlindungan pemegang obligasi daerah ini dibandingkan dengan penerapan proses pembayaran (default) di beberapa negara lain seperti Filipina, Vietnam dan Jepang. Penulisan skripsi ini mendasarkan kepada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif yuridis dan menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier.Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Pusat menyiapkan sebuah skema atau proses penyelesaian atas terjadinya kasus gagal bayar yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembayaran obligasi daerah. Skema penyelesaian ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah peraturan khusus terkait utang pemerintah daerah, membentuk sebuah lembaga khusus yang berperan sebagai penjamin atas pembayaran obligasi daerah atau dengan membuat suatu program khusus penyaluran dana bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dana dalam melakukan pembayaran utangnya.

---

The problems discussed in this mini thesis are concerning the implementation of municipal bonds issuance and municipal bonds protection if local government not capable for obligation payment. The municipal bonds issuance process is based on Ministry Finance Regulation Number 111/PMK.07/2012, and several other related regulations. Regulation of municipal bond holder protection compared with default payment implementation in Philippines, Vietnam and Japan. This mini thesis is base on Legal Norm Law on library research and using secondary and tertiary law material.The research results suggested that central government must be prepared a scheme or process of municipal bonds default settlement. Scheme of settlement can be done by forming special regulation related to local government debt management, forming a special institution as guarantor of municipal bonds, or by making a special distribution fund program for local government who have trouble to pay his debt.