Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur di Indonesia. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai aturan kerjasama pemerintah swasta di Indonesia. Kedua, membahas alasan tentang pengaturan Perjanjian Kerjasama Penyedian Infrastruktur di Indonesia secara spesifik di dalam Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005. Padahal, sebuah perjanjian didasarkan pada asas konsensualisme yang pembentukannya didasarkan pada kesepakatan para pihak, tapi mengapa dibuat peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik khususnya Peraturan Presiden. Ketiga, melakukan analisis terhadap Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Pertamina dengan PT A (Konsorsium) apakah sebagai Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dalam rangka kerjasama Pemerintah Swasta sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh.

---

This thesis is discussing about how the regulation that regulate cooperation Agreement of oil infrastructure provision in Indonesia. This thesis will be focused on three issues. First, the explanation of the regulation that regulate Cooperation Agreement of oil infrastructure provision in Indonesia. Second, the explanation about the reason why cooperation agreement of oil infrastructure provision in Indoneisa must be regulated specifically in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 67 of 2005. Whereas the agreement based on consensualism of the parties, but why the Presiden must be regulated it specifically. Third, make an analysis of cooperation agreement of oil infrastructure provision between Pertamina and PT A Consortium whether its as cooperation agreement of infrastructure provision on Public Private Partnership or not. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures.