Skripsi ini membahas mengenai perdamaian dalam kepailitan dan PKPU. Proses perdamaian memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya. Dalam pengesahan rencana perdamaian tidak hanya didasarkan kepada persetujuan dari kreditor yang jumlahnya diatur dalam undang-undang Tetapi, juga perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mengakibatkan rencana perdamaian tersebut ditolak pengesahannya. Dalam kaitan kasus yang dianalisis oleh penulis, rencana perdamaian tidak selalu mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga. Penolakan atas rencana perdamaian bukan berasal dari jumlah persetujuan kreditor, melainkan pada pertimbangan Hakim yang menganggap rencana perdamaian tidak cukup terjamin pelaksanannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menyajikan data secara deskriptif.

---

This thesis discusses about accord/composition plan in bankruptcy Suspension of Payment According to Act of Bancruptcy. The accord process provides the opportunity for the debtor to propose a composition plan to the creditors. In composition plan approval is not only based on the consent of the creditors whose number is set by law, however, also need to consider the factors that lead to the composition plan was rejected ratification. In regard to the cases analyzed by the authors , not always accord plan approved by the Commercial Court. Rejection of the composition plan did not come from the number of creditor approval, but in consideration of the Judge who considers composition plan is not sufficiently guaranteed observance. This research is qualitative research design an analytical description.