Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang jelasnya pengaturan mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah pada pulau-pulau kecil di Indonesia di dalam peraturan perundangundangan yang ada. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan multitafsir yang berakibat munculnya banyak permasalahan terkait pulau kecil di Indonesia, salah satunya adalah pemilikan pulau oleh asing yang secara tegas dilarang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan bertipe deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Negara menguasai semua pulau kecil di Indonesia, namun implementasi makna dari kata “menguasai” tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pulau-pulau kecil di Indonesia “mudah” beralih penguasaan kepada pihak lain baik itu WNI maupun asing. Hasil penelitian menyarankan agar seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia diberi Hak Pengelolaan sebagai wujud dari hak menguasai negara agar perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dari pulau-pulau tersebut menjadi tanggung jawab negara.

---

This research was based on the vagueness of regulations of land tenure and ownership regarding small islands in Indonesia. The mentioned vagueness created multi-interpretation that cause some problems to surface regarding small islands in Indonesia, such as islands possesed by foreigner which was strictly prohibited according to UUPA. This research was done using library-research method with descriptive-analytical type, as well as juridicalnormative approach. The result concluded that State owned all small islands in Indonesia, but the implementation of the word “owned” was not yet mirrored inside the existing regulations. Therefore, small islands could shift easily from one to another, either local people or foreigner. This research then also suggest that all small islands in Indonesia were bestowed with Rights of Management as the implementation of State’s authority rights, therefore the planning, management, and surveillance of the islands became the state’s responsibility.