Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK No. 173/PMK.011/2014. Menurut surat JKU No. S-XYZ/MK/011/2013, JKU menganut konsep Pejanjian Garansi, padahal dalam prakteknya lebih tepat untuk menggunakan konsep Perjanjian Penanggungan. Adapun hubungan hukum antara Pemerintah dan PT PLN didasarkan atas kewajiban pelayanan publik. Sementara itu, eksekusi JKU dapat dilakukan jika PT PLN melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta (PLS), dengan cara PLS mengajukan tagihan kemudian Pemerintah akan menganggarkan dana dalam APBN tahun selanjutnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on guarantees given by The Government of The Republic of Indonesia (Government) according to Presidential Decree No. 4 Year 2010 jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014 concerning Procedure of Giving The Business Viability Guarantee (BVG) for PT PLN (Persero) in the matter of Fast Track Program II. This research analyzes the general concept of BVG, legal relation between Government and PT PLN (Persero), execution of BVG based on the Indonesian Civil Code jo. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014. Based on BVG Letter No. S-XYZ/MK/011/2013, BVG adopted Guarantee Contract concept, despite the facts prove that BVG is more suitable using Warranty Contract concept. The legal relationship between the Government and the PT PLN (Persero) is based on the public service obligation. Whereas the BVG execution can be done if PT PLN (Persero) committed a breach of Power Purchase Agreement with the Private Electric Company, where the Private Electric Company can submit a bill proportional to the damage experienced which will be restituted by the Government by allocating it in the State Fund. This research uses a normative juridical study.