Utang pajak memiliki keistimewaan dibandingkan dengan hutang lainnya di dalam suatu kepailitan. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini yang berwenang melakukan penagihan utang pajak di dalam suatu kepailitan. Sengketa pembagian harta pailit kerap terjadi antara Kurator dengan kreditur di dalam suatu proses kepailitan.Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengungkapkan bahwa penerapan hak mendahulu utang pajak juga harus mengikuti prosedur di dalam Undang-Undang Kepailitan selayaknya kreditur lainnya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan hukum Direktorat Jenderal Pajak dalam suatu perkara kepailitan dan upaya hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menagih utang pajak pada perusahaan yang dinyatakan pailit.

---

Tax debt has a distinctive compared to other debts in a bankruptcy. In this case Directorate General of Taxes has the authorities to collect tax debts in a bankruptcy.

Distribution of the bankruptcy estate disputes often occur between the Curator and creditors in a bankruptcy process. Based on this research, the authors reveal that the application of the tax debt with its privilege also have to follow the procedures in the Insolvency Act like other creditors. The main problem discussed in this paper is about the legal position of the Directorate General of Taxes in a bankruptcy case and legal action made by the tax authorities to collect the tax debt on the company declared bankrupt.