ABSTRAKSkripsi ini memberikan kajian hukum terhadap permasalahanpermasalahan
yang muncul dalam pelaksanaan Reklamasi di Teluk Benoa.
Reklamasi Pantai, dengan MP3EI sebagai dasar percepatan kegiatan tersebut,
mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Tindakan pemerintah daerah
dalam menerbitkan Surat Keputusan mendapat respon yang buruk dari
masyarakat. Perubahan zona kawasan Teluk Benoa yang terkandung dalam
Perpres SARBAGITA, membawa dampak semakin membesarnya isu penolakan
terhadap pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa. Konflik antara masyarakat Bali
yang ingin mempertahankan wilayahnya sebagai wilayah konservasi, dengan
rencana pemerintah daerah yang senantiasa berupaya memajukan Bali sebagai
tujuan wisata nasional, menjadi menarik untuk diangkat sebagai bahan kajian di
dalam penelitian ini.
ABSTRACTThis thesis extends law examination in approaching problems in the
implementation of reclamation in Benoa Bay. Beach reclamation with MP3EI as a
based acceleration of the activity, creates results such as pros and cons opinions
from society. The local government action in establishing of The Verdict got bad
responses from society. The changing of Benoa Bay Regional Zone in Presidential
Degree No. 51 year 2014 gives impact in the increasing of rejection issue from
cons party in Benoa Bay Implementation. Conflict between society in Bali who
want to maintain their area as conservation area with the local government that
always make serious efforts in developing Bali as a national tourism destination
becomes interesting to be studied as an examination source in this research.
S58479-ivon alif ulfalita .pdf :: Unduh