Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pada dasarnya tidak terlepas untuk menentukan bentuk kesalahan pelaku, apakah hal itu sebagai sebuah kesengajaan atau kelalaian dari si pengemudi. Secara logika, nampaknya menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin apabila seseorang memiliki kesengajaan untuk menyebabkan kecelakaan dan menghilangkan nyawa orang lain. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memandang kecelakaan tidak lagi sebuah kelalaian tetapi juga memenuhi unsur kesengajaan. Dengan kata lain, bahwa unsur kesengajaan menjadi kemungkinan dalam sebuah kasus kecelakaan. Seperti kasus kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa Afriyani Susanti yang dituntut dengan unsur kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP. Penanganan terhadap kasus ini kemudian menimbulkan polemik dari berbagai pihak termasuk Jaksa dan Hakim yang mengadili perkara ini. Hal ini dapat dilihat dalam putusan No. 665/Pid.B / 2012 / PN. JKT.PST bahwa terdapat perbedaan pendapat terhadap unsur Kesengajaan yang dimaksud dalam KUHP dengan Kesengajaan di dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.In the case of traffic accidents, in essence can not be separated to determine the shape of human error, whether it is as a deliberate action or negligence of the driver. Logically, it seems to be something that is not possible if someone has the intent to cause the crash and of killing another person. Birth of Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation are no longer saw accidents as a negligence but also satisfy the element of intent. In other words, that the element of intent to be a possibility in a case of accident. As with the case of a traffic accident with defendant Afriyani Susanti charged with intentional element in Article 338 of the Criminal Code. Handling of this case then cause polemics from various parties, including prosecutors and the judge who prosecuted the case. This can be seen in the decision No. 665 / Pid.B / 2012 / PN. Jkt.Pst that there is a difference of opinion on the element of intent which refers to the Criminal Code and the Law about Road Traffic and public Transport.