ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan terhadap kewajiban negara dalam Pasal 6 Outer Space Treaty 1967 untuk melakukan otorisasi dan pengawasan terhadap aktivitas peluncuran yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah. Pada tahun 2013, PBB mengeluarkan General Assembly Resolution 68/74 untuk memberikan rekomendasi terhadap legislasi nasional di bidang hukum angkasa, termasuk arahan terhadap otorisasi dan pengawasan yang bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Outer Space Treaty 1967. Beberapa negara telah melakukan legislasi nasional untuk pelaksanaan kewajiban tersebut, termasuk Indonesia. Perbedaan pelaksanaan kewajiban tersebut berbeda di beberapa negara, menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini.

---

ABSTRACT
This thesis discuss the exercise of state obligation on Article 6 of Outer Space Treaty 1967 to authorize and supervise launch acitivity carried out by non-governmental entity. In 2013, United Nation adopt General Assembly Resolution 68/74 to give recommendation for national legislation on space law, including guidance for which authorize and supervise mean on Article 6 of Outer Space Treaty 1967. Some states are adopt national legislation to exercise that obligation, include Indonesia. The Difference in exercising that obligation being the main discussion on this thesis.